Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengajak seluruh pengurus APPSI di daerah untuk aktif menyampaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, pertanian, peternakan, infrastruktur, hingga persoalan distribusi dan ketersediaan bahan pangan.
Ia menegaskan bahwa APPSI harus mampu menjadi organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi pedagang pasar dan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan keterkaitan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi petani, peternak, pelaku UMKM, dan pedagang pasar.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran bahan baku program MBG secara nasional mencapai sekitar Rp145 triliun per tahun, dengan perputaran belanja bahan baku sekitar Rp500 miliar setiap hari.
Besarnya kebutuhan tersebut, lanjutnya, harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah.
“Perputaran anggaran sebesar Rp145 triliun ini harus dinikmati oleh petani kita, peternak kita, UMKM kita, dan pedagang pasar kita. Program MBG bukan hanya memberikan gizi yang baik kepada anak-anak sekolah, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemasok dan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, BGN tengah menyiapkan sistem digital melalui platform Loka MBG yang bertujuan memastikan kualitas, kuantitas, harga, serta transparansi pengadaan bahan baku bagi dapur MBG.
Melalui sistem tersebut, para penyedia bahan pangan dapat mengikuti proses verifikasi dan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi atau kerbau, ikan, telur, dan susu.
Sudaryono juga menekankan pentingnya tata kelola, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program MBG. Setiap pengelola dapur harus memastikan bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, serta seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap APPSI dapat mengambil bagian dalam mendukung ekosistem rantai pasok pangan nasional, sehingga keberadaan program MBG turut memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat daerah.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berharap DPD APPSI Kota Jambi dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat koordinasi antarpedagang, serta menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pasar yang lebih tertata, sehat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mendukung pembangunan nasional. (*)











