Pengakuan Saksi Said Ibrahim
Saksi bernama Said Ibrahim turut menguatkan posisi Pemprov dengan mengaku hadir dalam sosialisasi ganti rugi yang dilaksanakan Pemprov Jambi pada tahun 1998 di Kantor Camat Sabak. Bahkan, ia mengakui memiliki tanah seluas 2 hektar yang juga diganti rugi oleh Pemprov pada tahun yang sama, dan saat ini tanah tersebut berada di wilayah kawasan Pelindo.
Menariknya, Said Ibrahim baru mengetahui adanya klaim dari Iskandar setelah diperlihatkan Surat Pancung Alas. Namun, ia mengakui tidak membaca seluruh isi surat tersebut, sehingga pengetahuannya hanya berdasarkan informasi sepihak yang diberikan oleh penggugat.
Fakta Penting di Balik Persidangan
Dari seluruh rangkaian persidangan, terungkap fakta penting lainnya, yaitu hanya Kaharudin yang benar-benar tinggal di Kampung Singkep dan memiliki pengetahuan langsung tentang sejarah tanah di lokasi sengketa. Sementara itu, saksi-saksi lain seperti Said Ibrahim, Ismail, dan Iwan bertempat tinggal di Muara Sabak, bukan di lokasi sengketa. Pengetahuan mereka terbatas dan sebagian besar bersumber dari cerita Iskandar.
Optimisme Kuasa Hukum Pemprov Jambi
Menanggapi jalannya persidangan, Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Musri Nauli, menyatakan optimisme penuh atas penguatan posisi kliennya. Menurutnya, fakta di persidangan justru menunjukkan keabsahan proses pembebasan lahan yang telah dilakukan pemerintah.
“Bayangkan, kesempatan kepada penggugat untuk menerangkan tentang tanah, malah memberikan keterangan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan ganti rugi sejak 1979 dan 1998. Itu mendukung proses sebelum terbitnya hak pakai oleh Pemprov Jambi,” ujarnya dengan tegas.
“Kasus tanah tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain bukti surat, bukti saksi harus memperkuat. Dan di sinilah kita lihat, para saksi penggugat justru menguatkan kami,” tegas Musri Nauli.
Dari seluruh rangkaian persidangan, fakta-fakta yang terungkap justru berbalik menguntungkan Pemprov Jambi. Beberapa poin kuat yang tergali adalah: seluruh saksi penggugat mengakui adanya proses ganti rugi oleh negara, tidak ada satu pun saksi yang dapat memastikan kepemilikan Iskandar atas tanah tersebut, serta hanya Kaharudin yang tinggal di lokasi dan justru mengakui telah menerima ganti rugi.
Di sisi lain, Pemprov Jambi memiliki bukti legalitas yang kuat, berupa dokumen ganti rugi kepada 255 warga dan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang sah. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa bukti surat saja tidak cukup untuk memenangkan perkara pertanahan; harus didukung oleh fakta di lapangan serta keterangan saksi yang memiliki pengetahuan langsung dan kredibel tentang objek sengketa. (*)
