Laila menilai, keberadaan Bank Jambi juga memiliki arti penting dalam menjaga agar sebagian aktivitas ekonomi daerah tetap memiliki keterhubungan dengan lembaga keuangan lokal. Dana yang bergerak melalui transaksi pemerintah pada akhirnya dapat masuk ke berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, jasa, konstruksi, UMKM dan sektor produktif lainnya.
Dalam konteks tersebut, ia melihat fungsi Bank Jambi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, penguatan manajemen risiko serta penerapan tata kelola yang baik.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Jambi perlu terus dibangun dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(netinfo.id/adv)
