MUARO JAMBI, netinfo.id – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Jalan Sriwijaya No. 1, Kampung Pelita, Nagoya, Batam, Minggu malam (18/1/2026).
Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Rakernas ini menjadi momentum strategis bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menyampaikan bahwa Rakernas Apkasi menjadi forum penting untuk menggali potensi daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis pembangunan.
“Pelaksanaan Rakernas Apkasi ini dapat menjadi sarana untuk bertukar informasi serta mendorong kemajuan pembangunan di daerah, termasuk bagi Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.
Ia juga berharap forum nasional tersebut dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan antar kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kehadiran sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Kalimantan Timur, serta para bupati dari berbagai wilayah di Indonesia, Rakernas XVII Apkasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka Rakernas XVII Apkasi. Ia menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
Beberapa di antaranya meliputi Transfer Keuangan Daerah (TKD), reformasi birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN), wacana politik terkait perubahan sistem pemilu tidak langsung, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Rakernas XVII Apkasi diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)
