Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Slamet Riyadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman pemahaman ekstrem.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap tingginya antusiasme para pelajar dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pemerintah menekankan pentingnya peran aktif orang tua dan lingkungan keluarga sebagai benteng utama pertahanan anak dari pengaruh radikalisme.
“Kami menggunakan pendekatan yang lebih halus (soft approach) untuk merespons fenomena sosial dan terpaan media digital saat ini. Harapannya, program ini tidak hanya diimplementasikan di wilayah lain, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mandiri mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Slamet Riyadi.
Menanggapi data mengenai sekitar 137 anak yang terpapar atau terlibat dalam lingkaran radikalisme akumulatif hingga periode 2025–2026, Slamet Riyadi menegaskan bahwa hukum tetap ditegakkan, namun dengan perlakuan yang jauh berbeda dari orang dewasa.
“Anak-anak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) umum, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk ditempatkan di balai rehabilitasi khusus anak. Proses hukum yang berjalan diimbangi dengan tahapan edukasi, pembinaan mental, dan reintegrasi sosial,” katanya.
“Penanganan anak jauh lebih sensitif karena mereka tergolong kelompok rentan. Mayoritas dari mereka tidak memiliki inisiasi murni, melainkan terpengaruh oleh faktor lingkungan, keluarga, atau manipulasi pihak luar hingga memilih jalan kekerasan. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan agar mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran bersama dari pemerintah daerah, pihak sekolah, hingga orang tua dapat terus memperkuat perlindungan anak-anak dari ancaman bahaya radikalisme dan terorisme. (*)
