Melalui rapat koordinasi ini, Timpora Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan pertukaran informasi dan langkah penindakan terpadu demi menjaga stabilitas serta keamanan daerah.
“Pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait,” ujar Wagub Sani.
Meskipun setiap instansi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, pembentukan Timpora dinilai sangat strategis untuk menyatukan langkah. Wadah ini menjadi sarana komunikasi, pertukaran informasi, dan penanganan cepat atas setiap perkembangan aktivitas WNA di daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas kerja Timpora agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan responsif, efektif, serta berkesinambungan demi menjaga stabilitas dan keamanan di Jambi.
Sementara itu, Kepala Bidang Doklan Intaltuskim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM / Ditjen Imigrasi Provinsi Jambi, Defenson, menyatakan bahwa penyelenggaraan Rakor Timpora bertujuan mengkoordinasikan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di wilayah hukum Provinsi Jambi untuk memperkuat sinergi antarlembaga (TNI, Polri, Pemda, dan instansi terkait) dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA).
“Dalam Rakor ini akan ada pertukaran Informasi & Data sehingga memfasilitasi pertukaran data secara cepat dan akurat mengenai aktivitas, keberadaan, serta status keimigrasian orang asing sehingga akan mencegah pelanggaran hukum, mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran izin tinggal, kejahatan lintas negara, atau gangguan ketertiban umum dan keamanan nasional,” kata Defenson. (*)
