“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menyatukan persepsi dan visi bersama. “Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ucapnya.
Gubernur Al Haris juga menyoroti tantangan tugas camat saat ini yang tidak hanya menjalankan pembangunan, tetapi juga harus siaga dalam penanganan bencana dan konflik sosial.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” katanya.
Di akhir wawancaranya, Gubernur Al Haris berpesan agar setiap camat benar-benar menguasai wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si sebagai Ketua Penyelenggara dalam rakor ini menyampaikan bahwa sebagaimana dipahami bersama, kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, di sisi lain camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya. (netinfo.id/adv)
