Implementasi kebijakan Konsolidasi dan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) berhasil menurunkan jumlah BPD dengan modal inti di bawah Rp3 triliun dari 18 BPD pada 2019 menjadi 10 BPD pada akhir 2024. Seluruh BPD tersebut juga telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat resiliensi dan meningkatkan daya saing BPD melalui sinergi antara bank induk dan anggota KUB, sehingga fungsi intermediasi dan peran BPD sebagai agen pembangunan daerah semakin optimal.
Dukungan terhadap UMKM dan Ekonomi Masa Depan
BPD juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan kredit UMKM di BPD menunjukkan tren positif dan sejalan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Porsi kredit UMKM tercatat berada di kisaran 16 hingga 18 persen dari total kredit dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.
OJK berharap BPD dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan kedekatan geografis dan kultural yang dimiliki, BPD dinilai memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi unggulan di setiap wilayah.
Selain itu, OJK juga mendorong BPD untuk menjadi motor penggerak investasi pada sektor-sektor masa depan seperti ekonomi hijau (green economy), hilirisasi produk unggulan daerah, pariwisata berkelanjutan, serta digitalisasi ekosistem pedesaan.
Melalui pembiayaan yang terarah pada sektor-sektor tersebut, BPD diharapkan tidak hanya mampu memperluas portofolio kredit secara sehat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(*)
