Fokus Stunting hingga Pengentasan Kemiskinan
Selain pendidikan, Perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan strategis daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Beberapa di antaranya meliputi percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi melalui intervensi pasar dan bantuan pangan, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan anggaran untuk sejumlah program prioritas lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, program swasembada pangan lokal, penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih.
Dengan arah kebijakan tersebut, perubahan APBD tidak hanya ditempatkan sebagai proses penyesuaian anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tiga Ranperda Turut Dibahas
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Kota Jambi juga mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Ranperda lainnya.
Terkait usulan pencabutan Perda Nomor 46 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemkot Jambi menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPRD.
Menurut Diza, pencabutan regulasi tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih aturan sekaligus memberikan kepastian hukum dan ruang yang lebih fleksibel bagi penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak.
Sementara terkait Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Jambi Tahun 2025 – 2045, Pemkot Jambi memastikan penyusunannya akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi yang saat ini memasuki tahap harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jambi.
Arah pembangunan industri Kota Jambi ke depan akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia industri lokal, penguatan rantai pasok sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Mengakhiri penyampaiannya, Diza berharap sinergi antara DPRD dan Pemkot Jambi terus terjaga hingga seluruh agenda pembentukan peraturan daerah dapat diselesaikan.
Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu kunci untuk memastikan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik di Kota Jambi berjalan optimal dan tepat sasaran.(*)
