Opini Hukum dan Politik
Oleh: Elas Anra Dermawan, SH (Advokat & LBH NADI)
Pendahuluan
Kebijakan pembangunan daerah dalam konteks negara hukum tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip good governance, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, arah kebijakan yang dijalankan oleh Al Haris menunjukkan kecenderungan yang positif menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini tercermin dari integrasi antara pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta komitmen terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Landasan Kebijakan : Perspektif Hukum dan Administrasi Publik
Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan gubernur merupakan bentuk beleidsregel (kebijakan publik) yang harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain:
1.Kepastian hukum
2.Keterbukaan (transparansi)
3.Akuntabilitas
4.Proporsionalitas
Program pembangunan Jambi yang berorientasi pada konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diarahkan pada prinsip keadilan distributif, yaitu distribusi manfaat pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Implementasi Kebijakan : Fakta Empiris
Beberapa program konkret yang mencerminkan arah kebijakan tersebut antara lain:
1.Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Program pembangunan jalan melalui skema multi-years terbukti mempercepat akses antarwilayah dan mengurangi keterisolasian daerah.
Pembangunan jalan strategis seperti Suak Kandis dan Batangasai mempercepat mobilitas masyarakat secara signifikan Waktu tempuh yang sebelumnya berjam-jam kini dapat dipangkas hingga setengahnya
Analisis hukum:
Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa pembangunan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2.Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM
Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bantuan kepada sektor UMKM dan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan inklusif.
Bantuan UMKM dan pendidikan telah dirasakan langsung oleh masyarakat Analisis politik:
Ini menunjukkan orientasi kebijakan yang tidak elitis, melainkan berbasis pada ekonomi kerakyatan, yang menjadi ciri negara kesejahteraan (welfare state).
3.Penguatan Kinerja Birokrasi (ASN)
