JAMBI, netinfo.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi melalui Bidang Bina Marga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan tetap aman, berfungsi optimal, dan layak digunakan oleh masyarakat.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Jambi, Iwan Rahmadi, mengatakan saat ini terdapat 289 unit jembatan milik Pemerintah Provinsi Jambi dengan total panjang bentang mencapai 7.396 meter.
Dari jumlah tersebut, tingkat kemantapan jembatan provinsi tercatat mencapai 77,85 persen. Rinciannya, sebanyak 48 unit berada dalam kondisi baik, 177 unit kondisi sedang, 58 unit mengalami kerusakan ringan, dan 6 unit dalam kondisi rusak berat.
Menurut Iwan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi teknis jembatan secara menyeluruh sekaligus mendeteksi potensi kerusakan yang dapat memengaruhi fungsi dan keselamatan konstruksi.
“Pemeriksaan meliputi berbagai komponen utama jembatan, mulai dari lantai jembatan (deck), gelagar atau girder, rangka baja, pier, abutment, pondasi, bearing, hingga sambungan ekspansi,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, baik berupa pemeliharaan rutin, rehabilitasi, maupun perbaikan konstruksi pada jembatan yang mengalami kerusakan.
“Melalui pengecekan ini, kita dapat memastikan kondisi jembatan tetap aman, berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan oleh lalu lintas sesuai kapasitas dan umur rencana,” katanya.
Sebagai tahap awal, tim teknis telah melakukan pemeriksaan terhadap Jembatan Gentala Arasy di Kota Jambi yang menjadi salah satu ikon sekaligus aset infrastruktur penting di Provinsi Jambi.
Ke depan, pengecekan akan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh jembatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang melintas.
Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas infrastruktur daerah sebagai penunjang konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.(*)
