JAMBI, netinfo.id – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah akan memberikan dampak signifikan, termasuk dalam membuka lapangan kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027, yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas arahan dan bimbingan yang selama ini diberikan oleh Wamendagri kepada pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama mewujudkan visi Indonesia Emas.
Gubernur menjelaskan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum strategis karena menjadi penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.
“Melalui Musrenbang ini, kita menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas, arah kebijakan, program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator, serta penyelarasan antara program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas alokasi anggaran bagi Provinsi Jambi, meskipun di tengah isu efisiensi dan penurunan dana transfer ke daerah.
Ia menilai, pengalokasian melalui Program Strategis Nasional merupakan bentuk penyesuaian kebijakan anggaran yang tetap mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan, kesehatan, hingga program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program perumahan.
Untuk tahun 2026, alokasi anggaran program prioritas presiden di Provinsi Jambi mencapai Rp1,138 triliun. Pemerintah daerah berharap alokasi tersebut dapat meningkat pada tahun 2027 guna mempercepat pembangunan.
Gubernur juga memaparkan capaian pelaksanaan program prioritas. Hingga saat ini, telah terbentuk 192 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 424.470 jiwa atau sekitar 38 persen dari total sasaran.
