Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
JAMBI, netinfo.id – Tulisan sebelumnya menyoroti perlunya menimbang kembali desain fiskal dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tulisan ini membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih mendasar.
Penataan fiskal daerah memang telah memperkuat disiplin dan keteraturan anggaran, namun penataan semata tidak cukup apabila tidak disertai koreksi terhadap desain fiskal yang mendasarinya.
Tanpa koreksi tersebut, intervensi kebijakan berisiko berhenti pada perbaikan administratif, tanpa menyentuh kapasitas adaptif struktur fiskal dalam menopang fungsi pelayanan publik. Dalam pengertian ini, UU HKPD tidak hanya relevan sebagai kerangka penataan, tetapi juga sebagai desain hubungan fiskal yang perlu diuji konsistensi dan daya tahannya.
Perhatian publik terhadap keuangan daerah sering berfokus pada disiplin dan keteraturan anggaran. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menjadi kerangka hukum untuk menata aliran fiskal tersebut.
Namun, penataan semata tidak cukup. Tanpa koreksi pada desain fiskal, reformasi fiskal berisiko berhenti pada kepatuhan administratif, tanpa meningkatkan kapasitas adaptif daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
UU HKPD bukan hanya soal aturan teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga desain hubungan fiskal yang harus diuji konsistensi dan ketahanannya.
Pertanyaan kunci adalah, sejauh mana desain fiskal mendukung daerah dalam memenuhi mandat pelayanan publik yang luas, dengan kapasitas fiskal yang tersedia?
Ketidakseimbangan Fiskal Daerah
Masalah utama fiskal daerah bukan semata lemahnya disiplin.
Lebih mendasar adalah ketidakseimbangan antara kewenangan, beban dan kapasitas fiskal. Daerah sering memikul mandat pelayanan publik yang luas, namun ruang fiskal yang tersedia tidak sebanding. Selain itu, sebagian tekanan belanja muncul dari kebijakan pusat yang langsung mempersempit ruang manuver daerah dalam menentukan prioritasnya sendiri.
Dalam kondisi ini, memperkuat disiplin anggaran saja tidak cukup. Penataan ulang keterkaitan antara fungsi yang dilimpahkan dan dukungan fiskal yang menyertainya menjadi penting.
Prinsip money follows function harus diterjemahkan dari norma menjadi praktik nyata di lapangan, agar anggaran benar-benar mendukung kinerja pelayanan publik.
Penataan Tidak Sama dengan Koreksi Desain
Tanpa koreksi desain, penguatan tata kelola hanya menghasilkan kepatuhan formal. Anggaran menjadi lebih tertib, tetapi tidak otomatis lebih efektif. Fleksibilitas tetap terbatas, sementara kualitas layanan publik tidak banyak berubah.
Dengan kata lain, langkah berikutnya harus bergerak dari sekadar penataan ke koreksi desain hubungan fiskal pusat-daerah.
Persoalan fiskal daerah mencakup berbagai aspek, pembagian kewenangan (urusan pusat-daerah, standar pelayanan minimum, mandat layanan publik), struktur pendapatan (PAD, DBH, DAU, DAK), mekanisme transfer, komposisi belanja, aturan pengendalian, fleksibilitas anggaran, hingga keterkaitan belanja dengan hasil yang diharapkan.
Pendekatan yang hanya menekankan penataan dan pengendalian menjadi tidak memadai tanpa validasi desain secara komprehensif.
KVDFD: Kerangka Validasi Desain Fiskal Daerah
Dalam konteks ini, penulis merumuskan Kerangka Validasi Desain Fiskal Daerah (KVDFD), suatu perangkat analitis untuk memastikan hubungan fiskal pusat dan daerah tidak hanya tertata, tetapi juga tervalidasi secara struktural.
KVDFD bukan teori klasik yang sudah ada di literatur akademik, kerangka ini dibangun berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal, evaluasi kebijakan fiskal dan praktik hubungan fiskal internasional yang relevan.
KVDFD bersifat operasional dan dapat langsung diterapkan dalam proses evaluasi dan perencanaan fiskal daerah. Dengan kerangka ini, perbaikan tidak lagi bersifat prosedural, tetapi berbasis koreksi desain yang terukur dan sistematis.
Tujuh Aspek Validasi KVDFD
Secara operasional, KVDFD melakukan validasi melalui tujuh pengujian:
