Oleh: Nanda Herlambang, S.H., M.H.
Staff Khusus Gubernur Jambi
JAMBI, netinfo.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian kompleks, kepemimpinan daerah tidak lagi cukup hanya adaptif, tetapi juga dituntut mampu mengambil keputusan strategis dalam ruang fiskal yang semakin terbatas.
Dalam konteks ini, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadapi ujian nyata: menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan global dan pengetatan fiskal nasional.
Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Israel dan Iran, telah memicu kenaikan harga energi global dan gangguan rantai pasok.
Dampaknya tidak berhenti pada level makro, tetapi merambat hingga ke daerah: meningkatnya biaya logistik, tekanan inflasi, serta potensi perlambatan aktivitas ekonomi regional.
Dalam konteks Jambi, kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya beban belanja daerah, terutama pada sektor-sektor strategis yang bergantung pada stabilitas harga.
Di saat yang sama, kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Penurunan TKD yang selama ini menjadi salah satu penopang utama APBD memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian cepat dan terukur. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan dilema klasik: di satu sisi pemerintah daerah dituntut meningkatkan pelayanan publik, namun di sisi lain kapasitas fiskalnya justru mengalami kontraksi.
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana menjadi arah kebijakan nasional, turut mempertegas tekanan tersebut. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja pembangunan.
Namun secara empiris, bagi banyak daerah including Jambi struktur belanja yang telah lama didominasi oleh belanja pegawai tidak dapat serta-merta direstrukturisasi tanpa risiko terhadap stabilitas birokrasi dan kualitas layanan publik.
