Oleh: Jefri Bentara Pardede
Ketua Perkumpulan Sahabat Alam Jambi
JAMBI, netinfo.id – Ramadan dan Idulfitri bukan sekadar momentum spiritual, tetapi juga ujian nyata bagi kapasitas tata kelola sebuah daerah. Lonjakan kebutuhan pangan, mobilitas manusia yang masif, hingga potensi gangguan distribusi adalah kombinasi yang kerap memicu instabilitas baik ekonomi maupun sosial.
Namun, apa yang terjadi di Provinsi Jambi pada Ramadan Lebaran 2026 justru menghadirkan narasi yang berbeda: stabilitas yang terjaga, mobilitas yang terkendali, dan koordinasi pemerintahan yang bekerja efektif.
Di tengah kecenderungan tahunan di banyak daerah di mana harga pangan melonjak tajam dan kemacetan menjadi pemandangan biasa Jambi menunjukkan performa yang patut dicatat secara serius. Harga sembako relatif stabil.
Beras, minyak goreng, gula, hingga protein hewani berada dalam rentang harga yang terkendali. Memang terdapat fluktuasi pada komoditas hortikultura seperti cabai, tetapi itu masih dalam batas kewajaran pasar dan tidak berkembang menjadi gejolak yang meresahkan.
Stabilitas ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia merupakan produk dari manajemen distribusi yang berjalan, pengawasan pasar yang konsisten, serta kesiapan stok yang terjaga.
Tidak terlihat adanya kepanikan publik, tidak pula terjadi fenomena panic buying yang biasanya menjadi pemicu utama lonjakan harga. Artinya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem cukup terpelihara.
Lebih jauh, aspek yang sering kali luput dari perhatian adalah keterkaitan erat antara kelancaran lalu lintas dan stabilitas harga pangan. Dalam konteks ini, Jambi memberikan pelajaran penting.
Jalur Lintas Timur Sumatera urat nadi distribusi logistik sekaligus jalur utama arus mudik mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Namun demikian, tidak terjadi kemacetan ekstrem yang berujung pada stagnasi distribusi.
Bandingkan dengan beberapa wilayah lain di Sumatera bagian selatan, di mana kemacetan panjang sempat terjadi akibat bottleneck infrastruktur dan tingginya intensitas kendaraan berat yang bercampur dengan arus mudik.
Di Jambi, kepadatan memang terjadi, tetapi tetap dalam kategori “mengalir”. Ini adalah perbedaan yang sangat menentukan.
Kelancaran relatif tersebut berdampak langsung pada distribusi barang. Truk logistik tetap bergerak, pasokan tetap masuk ke pasar, dan rantai distribusi tidak terputus. Dalam perspektif ekonomi sederhana, ini berarti tekanan terhadap harga dapat diminimalisir. Dengan kata lain, jalan yang lancar adalah fondasi dari harga yang stabil.
Di sinilah kita melihat pentingnya peran koordinasi lintas sektor. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menunjukkan kapasitasnya dalam membaca potensi risiko dan meresponsnya secara kolektif.
Rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan angkutan berat pada waktu tertentu, pengamanan jalur strategis, hingga pengawasan distribusi pangan dilakukan secara simultan dan terintegrasi.
