Oleh: Profesor Mukhtar Latif (Guru Besar UIN STS Jambi)
A. Pendahuluan: Mencari Titik Nol Sejarah Kerajaan di Bantaran Batanghari
Menentukan titik awal sejarah Kerajaan Jambi dapat dianalogikan sebagai upaya menyusun kepingan mozaik berharga yang lama terkubur di bawah sedimen Sungai Batanghari. Pertanyaan mendasar yang kerap muncul adalah apakah Jambi sejak awal telah berbentuk sebuah kerajaan terstruktur, ataukah hanya merupakan konfederasi jaringan perdagangan sungai.
Data arkeologis dari kawasan percandian Muaro Jambi menunjukkan bahwa peradaban di wilayah ini telah berkembang jauh sebelum munculnya catatan tertulis kolonial (Schnitger, 1937, hlm. 12).
Sosok raja pertama kerap kali berada dalam wilayah mitologis, namun eksistensinya tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Jambi sebagai simbol kedaulatan awal tanah Melayu. Bagi para penjelajah dunia, Jambi bukan sekadar titik geografis, melainkan simpul ekonomi penting di Sumatra.
Catatan dari berbagai peradaban global memberikan perspektif yang beragam: China memandang Jambi sebagai mitra dagang strategis yang makmur, India menilainya sebagai pusat spiritual-politik, sementara bangsa-bangsa Eropa melihatnya sebagai arena persaingan komoditas, khususnya lada.
Dengan demikian, menelusuri sejarah raja-raja Jambi berarti menelaah bagaimana kepemimpinan lokal beradaptasi terhadap dinamika globalisasi awal yang memengaruhi pesisir timur Sumatra selama hampir dua milenium.
B. Raja Jambi dalam Perspektif Sejarah Global
1. Akar Kuno: Abad ke-1 hingga Abad ke-6 Masehi
Dalam narasi sejarah awal, wilayah Jambi sering dikaitkan dengan entitas politik kuno. Sejak abad ke-1 Masehi, kawasan ini diduga telah menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Dinasti Han.
Catatan China abad ke-3 Masehi menyebut keberadaan Koying, sebuah pusat perdagangan di Sumatra yang oleh sejumlah sejarawan diidentifikasi berada di wilayah Jambi. Pada masa ini, pemimpin lokal belum dapat dikategorikan sebagai “raja” dalam pengertian monarki absolut modern, melainkan kepala suku atau penguasa lokal yang mengendalikan jaringan sungai dan jalur perdagangan (Wolters, 1967, hlm. 170).
2. Perspektif India dan Masa Melayu–Sriwijaya (Abad ke-7–13 M)
Pengaruh India meninggalkan jejak signifikan dalam kosmologi kekuasaan di Jambi. Prasasti Tanjore (1025 M) yang dikeluarkan Dinasti Chola menyebut “Malaiyur” (Melayu–Jambi) sebagai sebuah kerajaan yang memiliki sistem pertahanan kuat. Raja Jambi pada periode ini menggunakan gelar-gelar Sanskerta yang merefleksikan legitimasi kekuasaan bersifat ketuhanan.
Setelah melemahnya hegemoni Palembang, pusat kekuasaan Sriwijaya diduga berpindah ke Jambi pada akhir abad ke-11. Perpindahan ini menjadikan penguasa Jambi berstatus Maharaja yang mengendalikan jalur strategis Selat Melaka (Coedès, 1968, hlm. 182).
3. Catatan China: Dinasti Tang hingga Ming
Kronik Zhu Fan Zhi karya Zhao Rugua (1225) menggambarkan Jambi (Chan-pei) sebagai negeri yang makmur dan aktif mengirimkan upeti berupa lada serta kemenyan. Penguasa Jambi dikenal piawai dalam menjalankan diplomasi internasional, termasuk mengirim utusan ke istana kekaisaran China untuk memperoleh pengakuan politik guna menahan ekspansi kekuatan regional seperti Singasari dan Majapahit.
Hubungan tersebut mencerminkan pragmatisme ekonomi dan politik, di mana perlindungan simbolik kekaisaran China ditukar dengan akses istimewa terhadap komoditas perdagangan (Wade, 2009, hlm. 230).
C. Kerajaan Jambi: Transisi dari Melayu Kuno menuju Kesultanan
Masa transisi ini merupakan periode paling dinamis dalam historiografi Jambi. Pada fase Melayu Kuno yang berada di bawah pengaruh Sriwijaya, penguasa Jambi menganut konsep devaraja. Salah satu tokoh yang disebut dalam prasasti dan sumber fragmentaris adalah Maharaja Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa pada abad ke-12.
Raja-raja Jambi mengelola kekuasaan berbasis Sungai Batanghari, yang berfungsi sebagai penghubung utama antara sumber daya alam pedalaman dan jaringan perdagangan internasional (Wolters, 1970, hlm. 45).
1. Nasab Putri Selaras Pinang Masak dan Peran Ahmad Salim
Transisi menuju fase Melayu-Islam ditandai dengan kemunculan Putri Selaras Pinang Masak, yang secara genealogi disebut sebagai putri Raja Dharmasraya, penguasa terakhir trah Melayu Kuno di wilayah hulu Batanghari pada abad ke-15. Ia mewarisi kedaulatan wilayah tersebut di tengah melemahnya pengaruh Majapahit pasca-Ekspedisi Pamalayu.
2. Ahmad Salim (Datuk Paduko Berhalo) sebagai Agen Transformasi
Kehadiran Ahmad Salim yang dikenal sebagai Datuk Paduko Berhalo seorang bangsawan dan ulama Muslim yang berasal dari kawasan Turki atau Arab, menjadi katalisator perubahan mendasar.
Pernikahannya dengan Putri Selaras Pinang Masak bukan hanya peristiwa keluarga, melainkan integrasi politik dan spiritual yang membentuk tatanan pemerintahan baru. Ahmad Salim memperkenalkan sistem administrasi kesultanan yang berlandaskan tradisi Islam Timur Tengah.
3. Transformasi dari Raja menjadi Sultan
Perubahan gelar dari raja menjadi sultan menandai adaptasi politik dan ideologis yang signifikan. Peralihan ini tidak sekadar bersifat terminologis, tetapi menunjukkan perubahan sistem kekuasaan dari teokrasi Hindu-Buddha menuju pemerintahan Islam. Dalam struktur ini, Putri Selaras Pinang Masak berperan sebagai pemegang legitimasi adat dan wilayah, sementara Ahmad Salim menjalankan fungsi pemerintahan sebagai Sultan Jambi pertama.
Transformasi ini menjadikan Jambi sebagai kesultanan Islam yang berdaulat, dengan hukum Islam yang terintegrasi ke dalam adat Melayu, sekaligus memperluas jaringan perdagangan internasional (Al-Attas, 1990; Reid, 1993, hlm. 155).
D. Perspektif Naskah Stamboek van Kadipan (Koleksi Leiden)
Menurut katalog naskah Melayu yang disusun oleh P.S. van Ronkel (1909), terdapat naskah berjudul Stamboek van het Vorstenhuis van Jambi (Cod. Or. 2223) yang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Naskah abad ke-19 ini menjadi rujukan utama pemerintah kolonial Belanda dalam memahami silsilah penguasa Jambi.
Naskah tersebut menegaskan bahwa garis keturunan Sultan-Sultan Jambi bersumber dari pernikahan Ahmad Salim dan Putri Selaras Pinang Masak, yang memadukan darah bangsawan lokal dengan legitimasi religius Islam. Bagi Belanda, dokumen ini menjadi dasar hukum untuk menentukan penguasa sah dalam kontrak perdagangan, meskipun masyarakat Jambi memiliki kriteria legitimasi yang berbeda (Van Ronkel, 1909, hlm. 142).
E. Perspektif Arab dan Penjelajah Eropa
Kartografer dan penulis Arab seperti Ibnu Khurdadhbih menyebut wilayah Zabaj sebagai negeri yang kaya emas. Pada masa kesultanan, Tomé Pires dalam Suma Oriental menggambarkan Jambi sebagai kerajaan mandiri dan makmur.
Arsip VOC mencatat Sultan-Sultan Jambi, termasuk Sultan Thaha Syaifuddin, sebagai negosiator ulung yang secara aktif menentang monopoli dagang kolonial (Andaya, 1993, hlm. 110). Sementara itu, bagi Inggris, Jambi dipandang sebagai pusat literasi dan kebudayaan Melayu yang penting (Raffles, 1817, hlm. 210).
F. Perbedaan Persepsi tentang Raja Jambi: Kontradiksi Identitas
Perbedaan persepsi mengenai asal-usul raja-raja Jambi berakar pada interpretasi genealogi, khususnya terkait Putri Selaras Pinang Masak, apakah ia memiliki hubungan darah dengan penguasa Jawa atau murni keturunan Dharmasraya.
Ketidaksinkronan antara narasi tambo dan laporan kolonial melahirkan identitas ganda dalam historiografi Jambi, sehingga istilah raja dan sultan kerap diperdebatkan, meskipun keduanya merujuk pada pemimpin tertinggi pemerintahan di Jambi (Locher-Scholten, 2004, hlm. 62; Bentley, 1986).
G. Posisi Strategis Jambi dalam Panggung Global
Raja dan Sultan Jambi tidak hanya berperan sebagai penguasa lokal, tetapi juga aktor penting dalam rantai pasok global. Dengan memanfaatkan rivalitas antara Inggris, Belanda, dan Portugis, Jambi mampu mempertahankan kedaulatan politiknya.
Kesultanan Jambi berhasil menjadi poros ekonomi pesisir timur Sumatra melalui integrasi hasil hutan pedalaman dengan pasar internasional yang didukung diplomasi yang adaptif (Reid, 1999, hlm. 185; Hall, 1981, hlm. 198).
