EkonomiNasional

OJK dan LPS Tandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Perkuat Kesiapan Program Penjaminan Polis

×

OJK dan LPS Tandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Perkuat Kesiapan Program Penjaminan Polis

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, netinfo.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028.

Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

READ  Bank Jambi Salurkan CSR Rp20 Juta untuk Ponpes Al-Anwar, Perkuat Pendidikan dan Pembentukan Karakter Generasi Muda