DaerahPeristiwa

Karhutla Terus Berulang, WALHI dan Koalisi Sipil Gugat Gubernur Jambi: Tuntut Pemulihan Hak Warga

×

Karhutla Terus Berulang, WALHI dan Koalisi Sipil Gugat Gubernur Jambi: Tuntut Pemulihan Hak Warga

Sebarkan artikel ini

JAMBI, netinfo.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Provinsi Jambi kembali memicu langkah hukum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama koalisi masyarakat sipil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mahasiswa resmi menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) kepada Gubernur Jambi, Al Haris.

Didampingi Kantor Hukum Halsen Jaya Britika & Associates, langkah tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah bertanggung jawab atas dugaan kelalaian dalam mencegah, menangani, dan memulihkan dampak karhutla yang terus mengancam kehidupan masyarakat.

Koalisi menilai karhutla tidak boleh terus-menerus dianggap sebagai bencana musiman yang semata-mata disebabkan oleh kemarau. Sebab, di balik kebakaran yang berulang, terdapat persoalan tata kelola lingkungan, lemahnya pengawasan, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Besarnya ancaman karhutla di Jambi terlihat dari data yang dihimpun WALHI Jambi. Hingga 18 Oktober 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 55.530,72 hektare.

Dampaknya juga merembet ke sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mencatat sebanyak 76.543 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode 3 Agustus hingga 18 Oktober 2026.

Angka tersebut menjadi gambaran serius bahwa karhutla bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Bencana ini juga mengancam kesehatan publik, keselamatan warga, keberlangsungan ekosistem, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Staf Advokasi dan Kampanye Perkumpulan Hijau, Riyono, yang turut menjadi salah satu penggugat, menyoroti persoalan tata kelola air di kawasan gambut yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, penguasaan kanal dan pengendalian aliran air di kawasan konsesi perusahaan merupakan persoalan mendasar yang harus dievaluasi. Tata kelola air yang buruk dapat meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau.

READ  Hujan Berkah Iringi Langkah Wali Kota Jambi Tinjau Arena MTQH ke-55: Pastikan Fasilitas Nyaman untuk Kafilah Se-Provinsi Jambi

Karena itu, ia mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola air di kawasan gambut, mengevaluasi perizinan perusahaan, serta memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Persoalan tata kelola air di kawasan gambut tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah harus melakukan audit, mengevaluasi perizinan, dan memastikan setiap pelanggaran ditindak secara tegas. Jangan sampai pengawasan berhenti pada dokumen administratif, sementara risiko ekologis terus ditanggung masyarakat,” tegas Riyono.

Sorotan lain datang dari Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ketika karhutla terjadi.

Padahal, menurutnya, ancaman kebakaran dan paparan asap merupakan risiko yang dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah seharusnya memiliki perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan yang jelas, termasuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi warga terdampak.

Tingginya angka ISPA di Jambi, lanjut Zubaidah, semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera memperkuat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berpihak kepada masyarakat.

“Karhutla adalah bencana yang dapat diprediksi. Namun, ketika puluhan ribu warga mengalami ISPA, pemerintah justru tidak memiliki prioritas yang jelas dalam memetakan kebutuhan layanan dasar. Ini bukan sekadar persoalan ketidaksiapan, tetapi bentuk pengabaian yang terus berulang,” ujarnya.

Zubaidah juga menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh sebatas pernyataan atau respons sesaat ketika kabut asap mulai menyelimuti permukiman. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat terdampak benar-benar dipenuhi dan dipulihkan.

Ia mendesak pemerintah menjamin layanan kesehatan gratis, memberikan kompensasi, serta menyediakan ganti rugi atas kerugian kesehatan dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat karhutla.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakui, melindungi, dan memulihkan hak-hak warga. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat bencana yang seharusnya dapat dicegah,” tegasnya.

READ  Wagub Sani Bersama Wamen Dikdasmen RI Luncurkan Aplikasi Bungo Pintar, Dorong Transformasi Digital Pendidikan di Jambi

Melalui notifikasi Citizen Lawsuit tersebut, WALHI Jambi dan koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Lebih dari itu, pemerintah dituntut melakukan pembenahan tata kelola lingkungan, memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, serta memastikan pemulihan hak-hak warga terdampak.

Bagi koalisi, karhutla yang terus berulang bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan dengan penanganan darurat setiap musim kemarau. Dibutuhkan tanggung jawab pemerintah dan langkah konkret agar masyarakat Jambi tidak terus menjadi korban dari bencana yang sama setiap tahunnya.(*)

Editor: redaksi