Oleh: Dr. (C.) Wendhy Yanuar Prathama,S.H.,M.H.
(Akademisi dan Advokat)
JAMBI, netinfo.id – Gelombang serangan siber yang belakangan ini melumpuhkan sejumlah institusi vital di berbagai belahan dunia bukanlah sekadar anomali teknis biasa. Ketika deretan bank, lembaga pembiayaan, hingga maskapai penerbangan di Prancis, Taiwan, Jepang, Malaysia, India, dan Singapura secara beruntun melaporkan insiden keamanan digital, kita sesungguhnya sedang menyaksikan pergeseran lanskap peperangan asimetris.
Serangan ini mengirim satu pesan yang sangat jelas ke Jakarta: benteng pertahanan digital industri keuangan global sedang diuji habis-habisan, dan Indonesia tidak berada di ruang hampa.
Di dalam negeri, memori publik tentu belum lekang dari insiden gangguan layanan dan keamanan sistem yang menimpa Bank Jambi beberapa waktu lalu. Kejadian yang sempat menimbulkan kepanikan nasabah dan melumpuhkan transaksi di daerah tersebut adalah wake-up call (peringatan keras) bahwa ancaman siber tidak lagi eksklusif mengincar bank-bank raksasa di ibu kota,
melainkan telah menyasar Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi urat nadi ekonomi lokal. Jika disandingkan dengan rentetan insiden dari Prancis hingga Singapura, kasus Bank Jambi menjadi bukti sahih bahwa kerentanan arsitektur perbankan kita adalah isu keamanan nasional yang mendesak.
Uang sebagai “Kepercayaan” dan Kontrak Sosial Digital
Secara filosofis, perbankan tidak semata-mata memperdagangkan likuiditas atau angka-angka di atas layar, melainkan memperdagangkan fides atau kepercayaan (trust). Filsuf Jerman, Georg Simmel, dalam karya klasiknya The Philosophy of Money (1900), menegaskan bahwa uang pada hakikatnya adalah klaim atas kepercayaan sosial. Ketika uang bertransformasi dari bentuk fisik menjadi deretan bit dan algoritma digital, maka kepercayaan nasabah bergantung sepenuhnya pada integritas dan keamanan ruang siber.
Lebih jauh lagi, merujuk pada filsafat kontrak sosial Thomas Hobbes, negara hadir sebagai Leviathan untuk menjamin keamanan warganya dari kekacauan (state of nature). Di era ekonomi digital, bentuk ancaman terhadap warga negara bukan lagi sekadar perampokan fisik di jalan raya, melainkan peretasan data dan pembobolan rekening secara senyap.
Oleh karena itu, kegagalan negara dan otoritas perbankan dalam memproteksi infrastruktur digital sama artinya dengan mengingkari kontrak sosial modern untuk melindungi hak milik (property rights) warga negara. Perlindungan nasabah dari ancaman siber adalah manifestasi tertinggi dari kehadiran negara di ruang digital.
“Masyarakat Risiko” dan Ilusi Benteng Pertahanan
Dalam kacamata sosiologi dan manajemen risiko modern, fenomena tumbangnya sistem di negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura hingga kasus lokal seperti Bank Jambi dapat dibedah melalui dua teori utama.
Pertama, teori Risk Society (Masyarakat Risiko) dari Ulrich Beck. Beck berargumen bahwa modernisasi dan hiper-konektivitas justru memproduksi risiko-risiko baru yang bersifat sistemik, lintas batas, dan tak kasat mata. Digitalisasi perbankan yang menuntut kecepatan transaksi (real-time) melalui interkoneksi Application Programming Interface (API) dengan pihak ketiga secara tidak langsung memperluas permukaan serangan (attack surface).
Kedua, Normal Accident Theory dari Charles Perrow. Dalam sistem yang sangat kompleks dan saling terhubung erat (tightly coupled), kegagalan atau insiden adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi sekadar kemungkinan. Banyak perbankan kita, terutama di level daerah atau menengah, masih terjebak pada paradigma lama Castle-and-Moat (membangun tembok pertahanan luar yang tebal, namun rapuh di dalam).
Ketika peretas berhasil menembus satu titik lemah sering kali melalui rekayasa sosial (social engineering) atau celah dari vendor pihak ketiga—mereka dapat melenggang bebas di dalam jaringan internal.
Insiden Bank Jambi memberikan pelajaran mahal bahwa aspek terpenting dalam teori ketahanan modern bukanlah sekadar cyber security (mencegah serangan masuk), melainkan cyber resilience (ketahanan dan kemampuan pemulihan). Seberapa cepat Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Management (BCM) bekerja untuk memulihkan sistem dan menjamin dana nasabah tetap utuh adalah ujian sesungguhnya bagi perbankan kita.
Komparasi Global: Belajar dari Tetangga dan Dunia
