Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan pemerintah pusat memahami kondisi yang dihadapi daerah, namun tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara disiplin fiskal dan layanan publik.
“Persoalan ini tidak bisa dilihat semata dari angka. Kita juga harus menjaga pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan masa transisi hingga tahun 2027 bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Selain itu, terdapat ruang kebijakan yang dapat dimanfaatkan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Namun demikian, dinamika ekonomi global yang belum stabil serta berkurangnya dana transfer membuat banyak daerah mengalami keterbatasan fiskal yang cukup dalam.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai persoalan PPPK merupakan isu struktural yang belum terselesaikan sejak lama. Ia menyoroti posisi PPPK yang kerap menjadi kelompok paling rentan dalam setiap perubahan kebijakan.
“Dari dulu honorer, lalu jadi PPPK, tapi tetap jadi kelompok paling terdampak saat ada perubahan aturan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada postur anggaran, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi langsung terhadap daya beli pegawai, stabilitas tenaga kerja, serta kualitas layanan publik di daerah.
Pemangkasan TPP, potensi pemutusan kontrak PPPK, hingga risiko penurunan kualitas pelayanan menjadi konsekuensi nyata dari penyesuaian fiskal yang kini tengah berlangsung.(*)
