Menurut Bambang, kapal berbahan fiber yang dibangun memiliki lebih banyak ruang tertutup dibanding kapal kayu tradisional yang menjadi acuan survei awal. Tambahan ruang untuk navigasi, GPS, dan perangkat elektronik disebut menjadi faktor utama meningkatnya perhitungan GT hingga 16.
“Kalau mau, GT bisa diturunkan jadi 10 tanpa ubah dimensi, cukup bongkar ruang tertutup. Tapi itu justru merugikan nelayan karena ruang tersebut penting untuk keamanan peralatan,” jelasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Mengapa sejak awal tidak disesuaikan dengan spesifikasi dokumen? Apakah perubahan desain ini telah melalui revisi resmi atau justru terjadi di luar pengawasan?
Program bantuan kapal ini sendiri merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Dillah Hikmah Sari – Muslimin Tanja, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Namun, polemik yang terjadi berpotensi mencederai semangat program jika tidak dijelaskan secara transparan.
Kini, publik menanti kejelasan lebih lanjut. Apakah murni perbedaan teknis, atau ada indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan? Transparansi dan audit menyeluruh dinilai menjadi kunci untuk menjawab kegaduhan yang terus berkembang.(*)
