“Tujuan digitalisasi kan untuk mempermudah, tapi justru kita masih harus kontak manual,” ujarnya.
Beberapa orang tua juga menyampaikan perlunya fleksibilitas lintas jalur pendaftaran. Misalnya, calon siswa yang tidak lolos kuota jalur domisili, tidak bisa langsung mengalihkan pendaftaran ke jalur prestasi secara otomatis melalui sistem.
Pakar pendidikan menilai bahwa tantangan PPDB daring memang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem, serta peningkatan kapasitas operator sekolah, menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan secara adil dan transparan.
Masyarakat juga berharap agar Pemerintah Kota Jambi, khususnya Dinas Pendidikan dan Wali Kota Maulana, melakukan pengawasan intensif agar pelaksanaan PPDB berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar pendaftaran, ini tentang masa depan anak-anak Jambi. Kita harus jaga agar prosesnya bisa memberi peluang yang setara bagi semua,” tutup salah seorang warga.(*)
