“Pakta Integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan janji dan komitmen moral seluruh Satker untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran,” tegas Irjen Pol. Krisno H. Siregar.
Kapolda Jambi juga menekankan agar seluruh Satker segera mempelajari dan mengkaji DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2026, menunjuk pejabat pengelola perbendaharaan, menyusun rencana umum pengadaan, serta menyiapkan disbursement plan sejak awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.
“Saya meminta seluruh Satker menyusun perencanaan penyerapan anggaran secara sistematis, melakukan analisis dan evaluasi kesesuaian kegiatan dengan output, serta segera melakukan revisi apabila ditemukan ketidaksesuaian,” ujar Kapolda Jambi.
Selain itu, Kapolda Jambi juga menekankan pentingnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penggunaan sistem e-procurement, peningkatan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta kewajiban mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan paling lambat akhir Februari 2026, dan seluruh Satker wajib mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah,” pungkas Kapolda Jambi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2026 oleh perwakilan Satker, yaitu Karo Ops Polda Jambi dan Kapolresta Jambi, bersama Kapolda Jambi.(*)
