Kedua, pemanfaatan data secara optimal, di mana RMIS digunakan untuk menghasilkan data berkualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, kolaborasi antarunit kerja atau perangkat daerah, guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan mitigasi risiko.
“Manajemen risiko tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antarperangkat daerah agar mitigasi risiko benar-benar berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan,”tambah Sumardi.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II, Sujimat, S.Sos, QRMP, menyampaikan bahwa penunjukan Tanjab Timur sebagai pilot project menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
“Penerapan E-Integrity dan RMIS merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tanjab Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berbasis manajemen risiko,” kata Sujimat.
Menurutnya, keberhasilan implementasi RMIS sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, baik sebagai admin maupun pengguna sistem.
“Manajemen risiko tidak bisa berjalan optimal tanpa komitmen bersama. Seluruh perangkat daerah harus serius mengidentifikasi risiko pada setiap program dan kegiatan, serta menyusun mitigasi yang tepat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data yang dihasilkan dari RMIS sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
“Data yang dihasilkan RMIS harus dimanfaatkan secara optimal, bukan sekadar formalitas pengisian aplikasi. Dari data itulah kita bisa melihat potensi risiko dan menentukan langkah perbaikan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Para narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan BPKP Pusat dalam workshop tersebut turut memberikan penguatan teknis terkait penerapan aplikasi E-Integrity dan RMIS, termasuk pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan mitigasi risiko.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu menjadi role model penerapan tata kelola pemerintahan berbasis risiko dan penguatan integritas secara digital di Provinsi Jambi.(*)
