Dari sisi penghimpunan dana, hingga 31 Desember 2025 tercatat 215 penawaran umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO mencapai Rp14,41 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian meningkat menjadi Rp18,1 triliun, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,9 triliun.
Jumlah Single Investor Identification (SID) juga meningkat signifikan menjadi 20,2 juta SID, atau tumbuh 36 persen secara ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.
Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama pada kinerja indeks LQ45 yang hanya tumbuh 2,41 persen, serta kontribusi kapitalisasi pasar saham terhadap PDB yang mencapai 72 persen, masih di bawah negara kawasan seperti India (140 persen), Thailand (101 persen), dan Malaysia (97 persen).
Selain itu, porsi transaksi investor ritel meningkat dari 38 persen pada akhir 2024 menjadi 50 persen pada 2025, sehingga mempertegas urgensi penguatan perlindungan investor dari praktik transaksi tidak wajar dan manipulasi pasar.
Arah Kebijakan Pasar Modal 2026
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) berkomitmen mengimplementasikan sejumlah program strategis yang berfokus pada peningkatan integritas dan pendalaman pasar.
Pertama, peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan secara menyeluruh, mulai dari entry requirement, peningkatan free float termasuk continuous free float, transparansi ultimate beneficial owner, hingga penerapan exit policy yang jelas.
Mahendra menegaskan bahwa transparansi ultimate beneficial owner penting untuk meminimalkan transaksi tidak wajar, meningkatkan likuiditas riil pasar, serta menjawab keraguan investor dan lembaga internasional.
Kedua, peningkatan basis investor domestik dan asing melalui penguatan peran investor institusi, seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, yang dinilai semakin siap meningkatkan alokasi investasi di pasar modal secara sehat dan berlandaskan praktik manajemen risiko yang baik.
Ketiga, reformasi tata kelola pasar saham melalui penguatan transparansi kualitas keterbukaan informasi (disclosure) dan disiplin pengelolaan perusahaan guna meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Keempat, penguatan manajemen risiko serta tata kelola teknologi informasi. Sepanjang 2025, OJK telah mengenakan sanksi berupa denda kepada 121 pihak, pencabutan izin terhadap 6 pihak, serta surat peringatan dan perintah tertulis, termasuk atas keterlambatan, kepada 638 pelaku usaha.
Sebagai pelengkap, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, termasuk penyesuaian POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon.
Sistem ini dirancang agar kredibel, transparan, serta interoperable dengan standar global guna mendukung pendalaman pasar dan percepatan ekonomi hijau Indonesia.
OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025,
sebagai aktivasi cepat POJK Nomor 19 Tahun 2022, yang mencakup restrukturisasi kredit, penilaian kualitas kredit berbasis ketepatan pembayaran, serta percepatan dan simplifikasi klaim sektor perasuransian.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi industri dalam mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi pilar pembiayaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau nasional.(*)
