JAMBI, netinfo.id – Wali Kota Jambi, Maulana, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026). Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Dalam keterangannya, Maulana menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menilai, secara umum fraksi-fraksi memberikan penilaian positif terhadap capaian pembangunan Kota Jambi, khususnya pada sektor pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Kami berterima kasih karena hampir semua fraksi mengapresiasi kinerja pemerintah, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Namun, tentu masih ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian bersama,” ujar Maulana.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Maulana mengakui, peningkatan volume sampah di Kota Jambi tidak terlepas dari perubahan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif, terutama meningkatnya penggunaan kemasan sekali pakai.
“Memang timbulan sampah terus meningkat. Perubahan gaya hidup masyarakat, seperti kebiasaan memesan makanan dengan kemasan plastik, turut menjadi faktor penyumbang,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Jambi tengah melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Kita akan menggeser sistem pengelolaan sampah. Dimulai dari rumah tangga, sampah diangkut lalu dikirim ke depo untuk dikelola, sebelum akhirnya dibawa ke TPA Talang Gulo. Kita juga mendorong program Kampung Bahagia, bentor sampah, serta penguatan depo,” paparnya.
Meski demikian, Maulana menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat.
“Program ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Sampah harus dipandang sebagai masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat, Pemkot Jambi juga akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara bertahap, setelah dilakukan sosialisasi secara masif.
“Kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Namun ke depan, tidak boleh lagi ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jika masih terjadi, maka penegakan aturan akan dijalankan secara tegas,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, isu banjir juga menjadi perhatian dalam pembahasan paripurna. Maulana menilai, penanganan banjir membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Masukan fraksi sangat konstruktif. Penanganan banjir ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Alhamdulillah komunikasi saat ini semakin baik,” ungkapnya.(Adv)
