OJK dan ADB Gelar ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) 2026
Yogyakarta, netinfo.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia, sekaligus memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, dalam sambutannya pada pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, Senin (2/2).
ABMF Meeting diselenggarakan oleh OJK bekerja sama dengan ADB dengan tujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan.
Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman terhadap dinamika pasar obligasi,” ujar Retno Ici.
Terkait pengembangan keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan bahwa OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Regulasi tersebut bertujuan memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan (green), sosial, maupun keberlanjutan lainnya.
Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Dalam pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong upaya peningkatan stabilitas keuangan melalui pengurangan risiko nilai tukar asing dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.
OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan, termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked, telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara dengan USD3,28 miliar.
