Dalam sambutan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dibacakan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Supomo, pemerintah mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat inklusi finansial bagi penyandang disabilitas.
“Buku pedoman ini diharapkan mampu mengenalkan hak-hak keuangan penyandang disabilitas, seperti hak memiliki rekening, hak atas layanan yang mudah diakses, serta hak dihormati dalam transaksi keuangan,” kata Supomo.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI, Dante Rigmalia, juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran pedoman tersebut dan menyebut langkah ini sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Pemberdayaan yang dilakukan OJK bukanlah charity, tetapi bentuk dukungan nyata untuk meningkatkan kapasitas finansial penyandang disabilitas. Ini sangat bermanfaat dan memberi perubahan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri 500 peserta yang terdiri dari 300 penyandang disabilitas dan 200 pendamping. Acara dilanjutkan dengan sesi edukasi bersama sejumlah narasumber, mulai dari pejabat OJK, perwakilan lembaga negara, hingga organisasi pemberdayaan penyandang disabilitas.
Materi dalam edukasi mencakup pentingnya literasi keuangan, advokasi kebijakan, pemberdayaan ekonomi perempuan penyandang disabilitas, hingga strategi menghadapi modus kejahatan keuangan.
Dengan rangkaian program tersebut, OJK berharap penyandang disabilitas semakin berdaya, mandiri, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi nasional.
“Akses keuangan yang inklusif bukan sekadar fasilitas, tetapi hak warga negara. OJK akan terus memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal,” tutup Friderica.(*)
