JAMBI, netinfo.id – Pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup, stabilitas sosial, serta martabat suatu daerah.
Oleh karena itu, isu ketahanan dan kemandirian pangan perlu ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jambi menunjukkan tren positif di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi dan beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, luas panen padi tercatat sekitar 61.240 hektare pada tahun 2023, relatif stabil pada 2024 sebesar 61.630 hektare, dan meningkat signifikan menjadi sekitar 80.710 hektare pada tahun 2025.
Peningkatan ini sejalan dengan produksi padi yang naik dari sekitar 275.940 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2023 menjadi 366.540 ton GKG pada 2025. Produksi beras juga mengalami kenaikan dari 159.620 ton menjadi sekitar 212.030 ton.
Capaian tersebut mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, produksi beras pada tahun 2025 baru mampu memenuhi sekitar 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan pangan daerah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mengarah pada pencapaian kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam Rapat Perdana Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Tahun 2026 di Bappeda Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program nasional.
Beberapa program strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pangan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Sekolah Rakyat, serta pengembangan Koperasi Merah Putih.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, program ini memerlukan dukungan ketersediaan pangan yang memadai dan berkelanjutan. Tanpa penguatan produksi lokal, program tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap rantai pasok pangan.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada kualitas kehidupan peserta didik. Asupan gizi yang cukup akan meningkatkan kemampuan belajar, sehingga ketahanan pangan menjadi bagian integral dari keberhasilan pembangunan pendidikan.
