JAMBI, netinfo.id – Pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah di Indonesia mengakhiri praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) paling lambat Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya besar reformasi pengelolaan sampah nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Danau Sipin, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dan gotong royong yang melibatkan Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, Forkopimda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap praktik open dumping yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama persoalan lingkungan di Indonesia.
“Kita telah memberikan garis tegas bahwa praktik open dumping wajib diakhiri paling lambat Agustus. Setelah melampaui bulan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan menggeser pendekatan ke arah penegakan hukum pidana tanpa terkecuali,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, secara khusus di Provinsi Jambi, progres penghentian open dumping menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari total 11 kabupaten/kota, sebanyak enam daerah telah berhasil mengakhiri praktik tersebut, sementara lima lainnya masih dalam tahap percepatan.
“Saya yakin dan percaya Bapak Gubernur akan mampu menuntaskan lima kabupaten/kota yang tersisa dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanif menyampaikan bahwa Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas nasional pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WTE). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Menurutnya, proyek WTE merupakan bagian dari strategi nasional yang mencakup 33 kawasan aglomerasi kabupaten/kota di Indonesia, yang secara keseluruhan melibatkan sekitar 72 daerah.
“Waste to Energy ini diproyeksikan mampu mengurangi beban sampah nasional hingga sekitar 40 ribu ton per hari,” jelasnya.
Saat ini, total timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Melalui program WTE, pemerintah menargetkan sebagian besar sampah dapat dikelola secara modern dan berkelanjutan, sementara sisanya akan ditangani melalui berbagai metode lain yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Metode tersebut antara lain Refuse Derived Fuel (RDF), biodigester, pirolisis, hingga insinerasi skala modular yang telah melalui proses kalibrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.(*)
