Karena itu, narasi yang menggambarkan seolah-olah pembangunan manusia di Jambi berjalan tanpa kemajuan perlu dibaca secara lebih kritis dan proporsional.
Angka-angka tersebut tentu tidak berarti bahwa persoalan pembangunan manusia di Jambi telah sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa gambaran stagnasi tidak sepenuhnya sejalan dengan dinamika empiris yang sedang berlangsung.
Dalam diskursus pembangunan daerah, istilah “transformasi ekonomi” memang sering muncul sebagai jawaban yang dianggap mampu mempercepat peningkatan IPM.
Namun istilah ini kerap digunakan tanpa penjelasan yang memadai. Transformasi menuju sektor apa? Dengan strategi industrialisasi seperti apa? Dalam rentang waktu berapa lama? Tanpa penjelasan yang konkret, istilah tersebut mudah berubah menjadi konsep yang terdengar progresif, tetapi miskin kejelasan analitis.
Masalah mendasar ekonomi Jambi sendiri tidak hanya terletak pada kebutuhan transformasi, melainkan pada karakter struktural ekonominya yang masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam. Ketergantungan pada komoditas primer seperti perkebunan dan pertambangan menghasilkan ekonomi dengan nilai tambah yang relatif terbatas.
Sektor-sektor ini memang mampu menghasilkan pendapatan, tetapi tidak selalu menciptakan rantai industri yang luas ataupun lapangan kerja berketerampilan tinggi.
Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya alam dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi belum tentu mempercepat pembangunan manusia apabila tidak diikuti oleh transformasi struktural yang nyata dalam sistem pendidikan, industri dan distribusi ekonomi.
Karena itu, mengaitkan percepatan IPM semata-mata dengan pendidikan dan transformasi ekonomi tanpa membahas struktur ekonomi yang melatarbelakanginya berpotensi menyederhanakan persoalan.
Pendidikan memang penting, tetapi kualitas pendidikan sendiri sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah, kapasitas institusi dan keberlanjutan investasi sosial.
Demikian pula transformasi ekonomi tidak akan terjadi hanya dengan menyebutnya dalam diskursus publik. Proses tersebut membutuhkan strategi industrialisasi, penguatan sektor bernilai tambah, serta keberanian politik untuk melakukan reformasi kebijakan.
Pada akhirnya, membaca persoalan pembangunan manusia di Jambi membutuhkan kecermatan dalam menafsirkan data dan konsep. IPM bukan sekadar angka statistik yang dapat dijelaskan dengan satu atau dua variabel, melainkan hasil dari proses pembangunan yang panjang dan bertahap.
Karena itu, setiap analisis tentang percepatan IPM seharusnya tidak hanya mengandalkan rumusan konseptual yang umum, tetapi juga memperhatikan tren empiris serta konteks struktural yang membentuk dinamika pembangunan di daerah.
Dengan cara pandang seperti itu, diskursus tentang IPM tidak berhenti pada retorika percepatan semata, tetapi berkembang menjadi refleksi yang lebih jernih tentang bagaimana pembangunan manusia sebenarnya berlangsung pelan, bertahap dan selalu bergantung pada kualitas kebijakan yang dijalankan dari waktu ke waktu.
Pada hakikatnya, pembangunan manusia bukanlah arena bagi perlombaan narasi, melainkan ruang bagi pembacaan yang jujur terhadap fakta. Dan dalam diskursus seperti ini, data sering kali berbicara jauh lebih tenang tetapi juga jauh lebih meyakinkan daripada opini yang terlalu cepat menyimpulkan keadaan.(*)
