MUARO JAMBI, netinfo.id – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Senin (9/2/2026).
Aidi Hatta menyampaikan apresiasi atas kontribusi insan pers, khususnya di Muaro Jambi, yang selama ini dinilai konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi yang edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, kami mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia, khususnya di Muaro Jambi, semakin profesional, berintegritas, dan terus menjadi penyambung aspirasi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan edukasi publik. Keberhasilan berbagai program pembangunan, kata dia, tidak terlepas dari peran pers dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Pers adalah mitra kami. Tanpa publikasi dari rekan-rekan wartawan, capaian kinerja dan program-program pembangunan yang kami perjuangkan tidak akan diketahui masyarakat secara luas,” tegasnya.
Dalam momentum HPN 2026, DPRD Muaro Jambi juga menekankan tiga hal utama. Pertama, pentingnya menjaga integritas jurnalistik dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berlandaskan kode etik.
Kedua, peran pers sebagai penyaring informasi sekaligus garda terdepan dalam menangkal hoaks di tengah derasnya arus media sosial. Ketiga, komitmen DPRD untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Melalui peringatan HPN 2026 ini, DPRD Muaro Jambi berharap sinergi antara legislatif dan insan pers semakin kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna mendorong keterbukaan informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan arah pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel. (Adv)
