Diskusi teknis kemudian berlangsung dinamis, membahas berbagai aspek muatan materi yang relevan dengan kebutuhan kerja DPRD, serta implikasi hukum dari setiap norma yang akan diatur.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama antara lembaga legislatif daerah dan instansi vertikal pemerintah dalam rangka memperkuat kapasitas legislasi daerah dan menciptakan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.(*)
