MUARO JAMBI, netinfo.id – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat gabungan bersama Satuan Pelayanan Program Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Ruang Rapat DPRD, Selasa (3/2/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan menyusul insiden keracunan massal yang terjadi pada Jumat (30/1/2026), dengan fokus utama penelusuran penyebab kejadian serta evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan dan distribusi makanan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Wakil Ketua II Jurjani. Turut hadir sejumlah anggota DPRD, yakni Usman Halik, Robinson Sirait, Ramadhan Mahir, dan Edison, serta Camat Sekernan bersama jajaran terkait.
Dalam arahannya, Wiranto menegaskan bahwa DPRD berkomitmen memastikan penyebab insiden terungkap secara jelas dan objektif agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami ingin memastikan penyebab pasti dari insiden ini diketahui secara transparan dan menyeluruh. Kesehatan serta keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, pihak kecamatan memaparkan kondisi para korban serta langkah penanganan darurat yang telah dilakukan. DPRD juga mendesak instansi kesehatan untuk membuka secara transparan hasil uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyedia jasa boga maupun program pangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh tahapan, mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian makanan kepada masyarakat.
Adapun sejumlah poin yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain meminta instansi kesehatan segera mempublikasikan hasil uji laboratorium secara terbuka, mendorong SPPG MBG memperketat pengendalian mutu (quality control) pada setiap tahapan produksi dan distribusi, serta memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis hingga dinyatakan pulih sepenuhnya.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi serta memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. (Adv)
