2. Sinergitas Pusat-Daerah: Memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Antisipasi Titik Kepadatan: Melakukan pemetaan dan koordinasi solusi untuk jalur berpotensi padat lalu lintas.
4. Kesiapan Jalur Alternatif dan Infrastruktur: Memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi sebelum puncak arus perjalanan.
5. Penempatan Personel: Menugaskan personel pada lokasi strategis seperti pos pengamanan, pos pelayanan, simpul transportasi, dan posko terpadu.
6. Koordinasi Operator Angkutan Umum: Mengoptimalkan komunikasi dengan perusahaan angkutan untuk menjamin kelaikan dan kesiapan armada.
7. Layanan Mobil Keliling: Mengoperasikan armada layanan keliling untuk mendukung pertolongan cepat dan pelayanan darurat bagi pengguna jalan.
Benny menambahkan bahwa keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna layanan transportasi.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Keberadaan mobil layanan keliling, pemetaan jalur alternatif,
dan kesiapan posko pelayanan merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Toni Tauladan, menegaskan bahwa menghadapi peningkatan aktivitas perjalanan pada masa Nataru, Kemenhub tidak hanya fokus pada rekayasa lalu lintas, tetapi juga keselamatan angkutan barang. (*)
