Fenomena serupa juga terjadi pada sektor transportasi darat. Meskipun frekuensi kedatangan dan keberangkatan bus mengalami penurunan, jumlah penumpang justru cenderung meningkat.
Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi moda transportasi atau perubahan preferensi masyarakat dalam memilih waktu perjalanan.
Lebih jauh, Benny menyoroti aspek keselamatan transportasi sebagai isu fundamental yang tidak boleh diabaikan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, seperti di wilayah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Menurutnya, aktivitas pelabuhan rakyat yang cukup ramai harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan yang ketat. Dalam konteks ini, peran lintas instansi menjadi sangat penting, termasuk keterlibatan KSOP serta Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan kepada pengguna jasa transportasi.
“Kita tidak boleh lengah terhadap aspek keselamatan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir secara utuh. Tadi kami juga sudah berdiskusi dengan Jasa Raharja terkait penguatan jaminan kecelakaan di sektor perairan,” ungkapnya.
Benny Nurdin mengakui bahwa masih terdapat tantangan di lapangan, khususnyah terkait keterbatasan jaminan asuransi bagi angkutan yang belum memiliki izin resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan.
Sebagai solusi, Benny mendorong adanya langkah konkret melalui penguatan koordinasi dan payung hukum yang jelas. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait seperti Jasa Raharja.
“Kita harus mencari jalan keluar bersama. Tidak bisa hanya terpaku pada ada atau tidaknya aturan. Negara tidak boleh abai. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Benny Nurdin juga menekankan bahwa ke depan, penyelenggaraan angkutan Lebaran harus semakin adaptif terhadap dinamika di lapangan, baik dari sisi pola pergerakan masyarakat, kesiapan infrastruktur, hingga sistem perlindungan keselamatan.
“Momentum angkutan Lebaran ini menjadi cermin bagaimana sistem transportasi kita bekerja secara menyeluruh. Bukan hanya soal kelancaran arus, tetapi juga tentang keselamatan, kepastian layanan, dan perlindungan bagi setiap warga negara,” tutup Benny. (*)
