Jambi, netinfo.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai pilot project penerapan Aplikasi E-Integrity dan Risk Management Information System (RMIS) di Provinsi Jambi.
Penetapan ini ditandai melalui Workshop Aplikasi E-Integrity dan RMIS yang digelar pada 21 hingga 24 Desember 2025 di Hotel Abadi & Convention Center, Kota Jambi, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 136 peserta yang berasal dari 42 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Workshop dibuka oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang diwakili Koordinator Pengawas Bidang Administrasi Pemerintah Daerah (APD), Sumardi, ME.
Dalam sambutannya, Sumardi menegaskan bahwa penerapan E-Integrity dan RMIS merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“RMIS bukan sekadar aplikasi administratif, tetapi instrumen penting untuk membangun budaya sadar risiko. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, memahami dampaknya, dan menyiapkan langkah mitigasi secara sistematis,” kata Sumardi.
Ia menjelaskan, Risk Management Information System (RMIS) merupakan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pengelolaan risiko dilakukan secara terintegrasi antarunit kerja. Melalui sistem ini, risiko dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dipantau secara berkelanjutan.
“Dengan pemantauan risiko secara real-time, pimpinan daerah dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, karena didukung oleh data yang akurat dan terukur,” ujarnya.
Sumardi juga menyampaikan bahwa penunjukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pilot project di Provinsi Jambi diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Kami berharap Tanjab Timur dapat menjadi role model penerapan manajemen risiko berbasis digital, sehingga praktik baik ini bisa direplikasi oleh kabupaten dan kota lain di Jambi,”katanya.
Dalam implementasinya, manajemen risiko menitikberatkan pada tiga fokus utama. Pertama, komitmen bersama dari seluruh pihak, baik sebagai admin pemerintah daerah maupun sebagai pengguna di perangkat daerah, untuk secara konsisten mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko sesuai siklus manajemen risiko.
