Keluhan serupa juga datang dari guru TK swasta lainnya di wilayah yang sama.
“Sudah enam bulan ini belum keluar. Jumlahnya besar bagi kami,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap kali pihak guru menanyakan perkembangan pencairan dana, jawaban yang diterima selalu sama menunggu regulasi.
Terkendala Regulasi
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, Kaspul, membenarkan bahwa insentif untuk guru PAUD swasta belum dapat dibayarkan.
Menurutnya, kendala utama terletak pada regulasi baru, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Honor guru TK dan PAUD, sekitar 500 orang, belum bisa dibayarkan. Itu juga sudah saya sampaikan dalam rapat dengan DPRD kemarin,” jelasnya.
Kaspul menyebut, pihaknya bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi telah meminta kejelasan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, jawaban yang diterima membuat harapan para guru kian menipis.
“Menurut BPKP, honor tersebut tidak bisa dibayarkan baik melalui APBD maupun sumber lainnya. Kecuali jika ke depan ada perubahan aturan,” tegasnya.
Sementara guru-guru PAUD swasta terus menunggu, waktu berjalan semakin panjang. Jika hingga Desember belum ada titik terang, maka total insentif yang tertunda akan menjadi tujuh bulan.(*)
